Penunjukkan Anggito Sebagai Dirjen Haji dan Umroh Mengejutkan .

Menteri Agama Suryadharma Ali melantik mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu sebagai dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Selasa (26/6). Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini diminta langsung oleh Menag untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ibadah haji. “Kedepannya, pengelolaan haji harus bagus.

 

Organisasi harus berjalan baik, harus ada yang kompeten mengatur keuangan dengan baik,” ujar Menag seusai melantik delapan pejabat eselon I dan II di kantor Kemenag, Selasa (26/6). Meski bukan berasal dari kalangan internal Kemenag, Suryadharma menilai, Anggito mempunyai kompetensi cukup bagus dalam pengelolaan anggaran. Apalagi, jika melihat besarnya jumlah uang yang harus dikelola. Untuk saat ini, kata dia, setoran awal calon jamaah haji sudah mencapai Rp 40 triliun. “Tugas yang diemban Anggito bukan sekadar mengelola, melainkan juga harus bisa membuatnya lebih efektif dan memberi manfaat bagi dana umat. Seperti impian investasi dana abadi umat untuk membeli pesawat operasional haji,” ujar Suryadharma. Penunjukan Anggito sebagai dirjen Penyelenggaraan Ha ji dan Umrah terbilang mengejutkan. Mengingat ia lebih banyak berkecimpung dalam persoalan keuangan negara secara makro. Hal itu diakui oleh Anggota Komisi VIII dari fraksi Partai Keadilan Se jahtera (PKS), Abdul Hakim. ‘’Luar biasa dan sangat tidak terduga. Fantastis. Selamat kepada Pak Anggito,’’ katanya melalui pesan singkat, Selasa (26/6). Abdul Hakim berharap kehadiran Anggito dapat meningkatkan kinerja dan pe layanan bidang haji dan umrah. Beberapa sektor yang menurut Hakim penting untuk diperhatikan, yakni mengenai transparansi pengelolaan keuangan haji. Kemudian, memperjelas ketentuan peraturan pengelolaan keuangan haji. “Semoga beliau bisa membenahi pelayanan haji di Indonesia.” Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziah, menilai Anggito memiliki kapasitas dan rekam jejak yang bagus untuk mengurus pengelolaan ibadah haji. Ida menilai, pengalaman Anggito sebagai kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan di pos yang mengurusi ratusan ribu jamaah setiap tahunnya. Selama ini persoalan keuangan haji kerap dikritik oleh banyak kalangan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai pengelolaan dana haji yang mencapai puluhan triliun itu rawan korupsi. Bahkan, lembaga yang dipimpin Abraham Samad ini sempat meminta agar menghentikan sementara pendaftaran haji. Seusai pelantikan, Anggito yang sempat digadang-gadang menjadi wakil Menteri Keuangan memberikan penjelasan seputar penunjukannya. Menurut dia, Menag telah memintanya untuk membantu pengelolaan keuangan dan sistem informasi haji. Bahkan, sejak Februari 2012, ia diminta membuat skema sistem pembiayaan ibadah haji. “Soal haji itu terkait ibadah dan manajemen. Saya kira penyelenggaraannya bisa diperbaiki. Tapi, saya mau mempelajarinya dulu dengan program sederhana untuk menyinkronkan antara sistem informasi haji, penempatan keuangan panitia penyelenggara ibadah haji, dan dana abadi umat (DAU) agar bisa dimanfaatkan lebih baik,“ papar Anggito. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Bahrul Hayat, menampik adanya keganjilan dalam penunjukan Anggito. Menurut Bahrul, penunjukannya telah sesuai prosedur. “Kami sering menunjuk dari luar. Bahkan, saya sendiri bukan dari internal Kemenag,“ katanya. Indah Wulandari, Mansyur Faqih_REPUBLIKA.

Pemutakhiran Terakhir (Senin, 30 Juli 2012 14:01)